Badan Pangan Nasional (Bappenas) akan mengguyur Jabodetabek dengan Impor Beras atau Bulog sebanyak 35 ribu ton, beras akan disalurkan ke pasar Jabodetabek untuk menjaga stabilitas harga. Kini stok beras di gudang Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara yaitu sebanyak 40 ribu ton, hal tersebut telah disampaikan oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi di dalam kunjungannya. Saat ini kekuatan beras impor di Kelapa Gading sebanyak 40 ribu ton dan sudah keluar sekitar 4.000 – 6.000 ton.
Sehingga ada sekitar 35.000 ton untuk stabilisasi di Jabodetabek. Beras ini sendiri berasal dari dalam negeri dan hasil impor dengan harga yang disalurkan Bulog adalah Rp 8.300 sampai Rp 8.900 per kilogramnya. Ada juga beras yang disalurkan ke Pasar Induk Cipinang dengan harga beras yang diharapkan dapat menjadi Rp 9.450 per kilogram. Dan menurut salah satu pedagang di Pasar Induk Cipinang, harga beras kelas medium dijual dengan harga Rp 10.000 per kilogram.
Tetapi dirinya mengapresiasi Bulog yang mengirimkan beras murah. Sementara itu, pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Bily Haryanto mengungkapkan jika stok di pasar ini sempat kosong sebelum Bulog melakukan Impor pada bulan Desember lalu. Kondisi tersebut yang akhirnya mengerek harga beras dan ia juga mengungkapkan jika harganya tinggi sekali di Cipinang dengan harga beras medium Rp 10.000 per kilogramnya.
Baca juga: Beras Impor Masuk RI, Berapakah yang Sudah Disalurkan?
Beras Impor Masuk RI, Berapakah yang Sudah Disalurkan?
Beberapa hari yang lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sudah menandatangani kontrak impor beras sebanyak 500 ribu ton di bulan Januari 2023, diperkirakan sudah sebanyak 200 ribu ton beras akan memasuki Indonesia dan 300 ribu ton sisanya akan masuk di bulan Februari 2023. Per Tanggal 6 Januari 2023, total beras impor yang sudah masuk di Gudang diselesaikan di akhir bulan ini.
Kepala Humas Bulog Tomi Wijaya mengungkapkan di dalam proses pelaksanaan stabilitas pasokan serta harga pangan (SPHP) beras impor ini menggunakan beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang terdiri dari beras dalam negeri (DN) dan beras luar negeri (LN). “Jika penyaluran SPHP tersebut menggunakan Beras Cadangan Beras Pemerintah maka CBP ini merupakan gabungan dari beras DN dan LN,” kata Tomi.
Selain itu, ia juga menuturkan jika penyaluran beras ini menggunakan prinsip First in First Out (FIFO) adalah beras impor yang masuk terlebih dahulu akan disalurkan terlebih dahulu. Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengungkapkan beras yang sudah tersalurkan di pasar-pasar masih beras dalam negeri sebab stoknya masih ada.
“Prinsipnya seperti ini, Anda di dalam menyalurkan tersebut ada yang kita sebut dengan FIFO ya First in First Out. Sementara itu stok dalam negeri ini yang kini di pengadaan kemari kan masih ada. First in Out dijadikan sebagai dasar penyaluran, memang ini prinsip kita seperti itu. Sehingga untuk sementara kita ingin menghabiskan stok dalam negeri kemarin kan masih ada itu, oleh karena itu kita dahulukan baru nanti di salurkan atau impor. Dirinya juga menambahkan dalam penyalurannya beras impor juga menggunakan prinsip FIFO, beras LN dari negara mana yang akan masuk terlebih dahulu, itulah yang nantinya akan disalurkan terlebih dahulu.
DPR Menanyakan Kementerian Pertanian jika Beras Surplus kenapa Harus Ada Beras Impor?
Komisi IV DPR RI mengungkapkan kritik pedas yang berkaitan dengan kebijakan impor beras, langkah tersebut seolah-olah membuktikan jika kinerja Kementerian Pertanian di 2022 tersebut buruk. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mempertanyakan data-data yang sudah disajikan Kementan menyangkut tentang produksi sampai ketersediaan beras. Awalnya dari data yang ia peroleh produksi beras selalu mengalami surplus padahal ada pemotongan anggaran di beberapa tahun terakhir ini. Berkenaan dengan hal ini juga Sudin menampilkan review komoditas padi di tahun 2015-2022. Dan berdasarkan data ini, disebutkan pada tahun 2015 anggaran Kementerian Pertanian Rp 32,81 triliun, produksi berasnya sebanyak 75,40 juta ton. Selanjutnya di tahun 2016 anggaran Kementerian Pertanian sudah mencapai Rp 27,63 triliun.
Menurutnya di dalam Rapat Kerja DPR RI dengan Kementerian Pertanian “Angka ini sudah menurun, namun produksinya tetap meningkat.” Dan tidak hanya itu saja, kondisi serupa juga terlihat di tahun 2017, yang mana Sudin mengatakan kementerian pertanian mencatatkan adanya surplus. Tetapi anehnya impor tersebut dilakukan kemudian yang menurutnya paling janggal di tahun 2020 anggaran Kementerian Pertanian dipotong sampai 50% dibandingkan dengan tahun 2015 sebelumnya.
Tetapi produksinya tetap meningkat sebanyak 54,65 juta ton, dari mana? Dengan anggaran yang sudah dipotong 50%, namun produksinya hanya beda-beda sedikit. Padahal, Sudin sudah menyebutkan, setiap tahunnya akan terjadi ahli fungsi lahan persawahan yang cukup besar. Kondisi tersebut juga akan menimbulkan tanda tanya besar sampai dicurigai adanya manipulasi data oleh oknum Kementerian Pertanian.
Selain itu, di tahun 2019-2020 Kementerian Perdagangan menyebutkan tidak ada impor beras. Dan mirisnya dalam catatan kementerian Perdagangan ada data sebanyak 425 ribu ton impor beras dengan alasan beras khusus. Padahal beras khususnya tidak sampai 30%. Sementara untuk sisanya adalah beras medium dan beras premium yang dapat di jual di Indonesia. Data tersebut diambil tidak hanya dari Kementrian Pertanian, namun juga Bea Cukai, BPS dan seluruh lembaga survei lainnya.
Apabila produksi beras RI surplus, Sudan mempertanyakan kemana larinya margin surplus ini, karena awalnya di dalam data tersebut tidak dijelaskan secara lebih rinci menyangkut hal tersebut. Ditambah lagi dengan diketahui RI sampai saat ini masih terus mengambil langkah impor beras akibat kekurangan stok.
Baca juga: VPN KlikBCA Bisnis, Berikut Pembahasan Lengkapnya
Jika terjadi Surplus kenapa ada Impor Beras?
Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, perihal tentang langkah impor beras tersebut sudah sejalan dengan data yang ada. Data-data ini juga disajikan secara jelas oleh Badan Pusat Statistik. Produktivitas dan lain-lainnya juga harus menggunakan data dan data tersebut dari mana? BPS itu perintah undang-undang.
Jika tidak percaya data, percaya apa? Diketahui sampai saat ini RI masih terus melakukan impor beras. Pemerintah sudah menandatangani kontrak impor beras sebanyak 500 ribu ton. Di bulan Januari 2023, sudah diperkirakan sebanyak 200 ribu ton beras akan memasuki Indonesia dan 300 ribu ton sisanya akan masuk pada bulan februari.
